RSUD Lubuk Sikaping Tetap Layani Pasien Fisioterapis yang Ditanggung BPJS

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, tetap memberikan pelayanan medis bagi pasien fisioterapis yang tidak lagi ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal ini disampaikan oleh Dirut RSUD Lubuk Sikaping, dr Yong Marzuhaili bersama Kepala Kantor BPJS Kesehatan Pasaman, Syafrudin ketika ditemui oleh Covesia.com, di ruang kerjanya, Jumat (27/07/2018).

"Kemaren sempat terjadi penafsiran yang simpang siur terkait adanya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Kami mengira bahwa ada penghentian klaim dari BPJS pada pelayanan fisioterapis. Namun setelah mendapat penjelasan dari pihak BPJS, ternyata peraturan itu diterbitkan untuk tetap memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang bermutu. Untuk itu kami putuskan RSUD Lubuk Sikaping tetap melayani pasien fisioterapis," terang Dirut RSUD Lubuk Sikaping, dr Yong Marzuhali.

Sementara Kacab BPJS Pasaman, Syafrudin mengatakan peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS untuk fisioterapis.

"Terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan yang hanya mengakomodasi dan membutuhkan peran dokter SpKFR (Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik) pada pelayanan rehabilitasi medik. Bukan berarti menghentikan klaim pasien fisioterapis yang ditanggung BPJS. Dalam poin f sangat jelas dimana, apabila dalam suatu Kab/Kota tidak terdapat dokter SpKFR dapat dilakuka oleh dokter yang berkopentensi dibidang itu. Namun di supervisi oleh dokter SpKFR satu kali setiap bulannya," kata Sayfrudin.

Hal ini dilakukan kata Syafrudin, disebabkan oleh tidak adanya dokter SpKFR di RSUD Lubuk Sikaping.

"Dokter SpKFR (Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik) tidak ada di RSUD Lubuk Sikaping. Makanya satu-satunya solusi untuk tetap bisa memberikan pelayanan bagi pasien fisioterapis, pihak RSUD mendatangkan dokter SpKFR dari luar daerah untuk mensupervisi pelayanan yang dilakukan oleh dokter yang berkompetensi dan berwenang. Sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang bermutu," tambahnya.

Lebih lanjut kata Syafrudin, pihak Pemerintah Daerah semestinya harus cepat tanggap dengan kondisi ini serta sesegera mungkin mendatangkan dokter SpKFR.

"Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 21 Juli hingga 20 Desember 2018 yang disebut masa transisi. Nah, dalam masa transisi ini semestinya Pemda Pasaman sudah mendatangkan dokter SpKFR yang tetap ke RSUD Lubuk Sikaping. Sehingga tidak lagi mengahambat pelayanan medis khusus pasien fisioterapi,"